Kagetnews | Jakarta – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membuka dialog nasional antara Jakarta dan Papua sebagai langkah konkret menyelesaikan konflik sosial dan politik yang terus terjadi di Tanah Papua. Sabtu 1 November 2025.
Dalam pernyataan sikapnya di Merauke, PP PMKRI menilai bahwa persoalan Papua tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan atau sekadar pembangunan infrastruktur. Menurut PP PMKRI, pemerintah harus mengutamakan pendekatan dialog yang bermartabat, setara, dan berkeadilan sebagai jalan menuju kesejahteraan.
Ketua Lembaga Ekologi dan Masyarakat Adat PP PMKRI, Mario Mere, menegaskan bahwa Presiden Prabowo perlu menunjukkan komitmen serius terhadap agenda kemanusiaan dan rekonsiliasi nasional di Papua.
“Kami mendesak Presiden membuka ruang dialog yang jujur dan setara antara pemerintah pusat dan seluruh elemen masyarakat Papua — tokoh adat, agama, perempuan, pemuda, dan korban kekerasan. Papua butuh keadilan, bukan sekadar janji pembangunan,” tegasnya.
• Dialog Sebagai Jembatan Perdamaian
Menurut PP PMKRI, pendekatan keamanan yang selama ini dominan justru menimbulkan masalah baru dan memperlebar jarak antara Jakarta dan rakyat Papua. Karena itu, solusi damai yang menyentuh akar permasalahan harus menjadi agenda utama.
Dialog nasional perlu menjadi forum terbuka untuk membahas persoalan hak asasi manusia, ketimpangan ekonomi, dan keadilan politik di Papua.
“Negara harus mendengarkan aspirasi rakyat Papua dengan hati terbuka. Dialog bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan moral dan kemanusiaan bangsa,” ujarnya.
PMKRI juga menegaskan, dialog yang dimaksud bukan sekadar pertemuan seremonial, tetapi proses panjang membangun kepercayaan. “Presiden Prabowo harus berani mengambil langkah historis dengan menginisiasi Jakarta–Papua Peace Talk yang melibatkan semua pihak, tanpa prasangka dan tanpa kekerasan,” tambahnya.
• Nilai Kemanusiaan
Dalam pernyataannya, PP PMKRI didasari pada prinsip resolusi konflik yang dikemukakan oleh John Paul Lederach, yang menekankan pentingnya rekonsiliasi berbasis relasi dan kepercayaan jangka panjang. Dialog, menurut Lederach, bukan sekadar penyelesaian politik, melainkan proses membangun hubungan baru antara pihak-pihak yang selama ini berkonflik.
Selain itu, PMKRI juga menegaskan pentingnya pendekatan keadilan transisional agar pemerintah berani mengungkap kebenaran sejarah dan memberikan pemulihan kepada para korban kekerasan di Papua. “Tanpa pengakuan atas luka masa lalu, tidak akan ada perdamaian yang sejati,” ujar Mario dalam rilisnya.
• Tanggung jawab Pemerintah dan Civil Society
PP PMKRI menilai bahwa tanggung jawab perdamaian tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil. Gereja, lembaga adat, perguruan tinggi, dan organisasi pemuda di Papua perlu dilibatkan aktif dalam merumuskan format dialog yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami, sebagai bagian dari masyarakat sipil Indonesia, siap menjadi jembatan komunikasi dan mitra kritis pemerintah dalam membangun Papua yang damai dan bermartabat,” kata Mario.
• Desakan PMKRI
Melalui sikap ini, PP PMKRI menyerukan agar Presiden Prabowo menjadikan Dialog Jakarta–Papua sebagai prioritas nasional pada awal masa pemerintahannya. Dialog yang terbuka dan jujur diyakini akan menjadi landasan baru bagi rekonsiliasi bangsa, memperkuat keadilan sosial, serta meneguhkan kembali semangat kemanusiaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Sudah saatnya negara hadir dengan pikiran dan hati, bukan dengan senjata. Papua adalah bagian dari Indonesia, dan perdamaian di Papua adalah wajah sejati prinsip keadilan Indonesia,” tutup pernyataan resmi Mario Mere, sebagai Ketua Lembaga Ekologi dan Masyarakat Adat PP PMKRI.
Kontributor: Sofyan
Editor: Taufid
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
