Kagetnews | Indramayu — Kasus hukum yang menjerat Aris Sugianto, Kepala Desa terpilih Cikedung Lor, Kabupaten Indramayu, kini memasuki tahap lanjutan. Aris Sugianto, yang diketahui sebelumnya merupakan prajurit aktif TNI, sempat terlibat persoalan hukum dan ditetapkan sebagai tersangka serta tengah diproses oleh Subdenpom III Cirebon.
Perkara ini bermula dari laporan Hendri YS. terkait dugaan ancaman dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Aris Sugianto pada saat aktif menjadi anggota TNI.
Selanjutnya Hendri membuat laporan atas dugaan ancaman serta penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Aris Sugianto di Subdenpom III/3-3 IMY pada 10 Januari 2026. Dan kini dalam proses mekanisme hukum yang berlaku di lingkungan militer.
Kasus ini menjadi perhatian publik. Karena menyangkut dugaan tindak pidana dan penetapan status tersangka atas perbuatan yang dilakukan oleh Aris Sugianto.
Sementara itu, Konsultan Hukum PBH PERADI Indramayu, Adi Iwan Mulyawan, turut merespon perbuatan melawan hukum yang dilakukan Aris Sugianto.
Adi Iwan Mulyawan menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi kekebalan hukum dalam negara yang menganut prinsip supremasi hukum.
“Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Termasuk aparat militer. Prinsip itu tidak boleh hanya berhenti sebagai norma, tetapi harus terlihat dalam praktik penegakkan hukum,” ujarnya.
Menurutnya, secara normatif, penanganan perkara terhadap prajurit aktif TNI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam kerangka tersebut, proses hukum dilakukan melalui jalur peradilan militer, mulai dari penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditur Militer, hingga persidangan di Pengadilan Militer.
Meski demikian, dalam praktiknya, yang menjadi perhatian bukan semata prosedur, melainkan sejauh mana proses tersebut berjalan secara independen dan akuntabel.
Dari sudut pandang hukum, perkara ini juga tidak bisa dilepaskan dari konsep pertanggungjawaban pidana. Setiap individu, termasuk aparat negara, tetap dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan. Dalam konteks ini, dugaan penyalahgunaan kewenangan menjadi isu yang serius.
Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara, dalam berbagai doktrin hukum, dipandang sebagai bentuk pelanggaran yang berdampak luas. Tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Ketika kewenangan digunakan tidak pada tempatnya, maka yang terganggu bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga legitimasi kekuasaan itu sendiri,” kata Adi.
Sejumlah putusan dalam praktik peradilan militer juga menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan prajurit, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang mencoreng institusi, tidak jarang berujung pada sanksi berat. Selain pidana penjara, sanksi tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat kerap dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional.
Di sisi lain, kemungkinan berkembangnya perkara ini ke arah koneksitas juga terbuka, terutama apabila dalam prosesnya ditemukan keterlibatan pihak sipil. Namun hingga saat ini, penanganan perkara masih berada dalam yurisdiksi peradilan militer.
Di tingkat masyarakat, kasus ini memunculkan harapan agar proses hukum dapat berjalan secara terbuka dan memberikan rasa keadilan.
Warga menilai, transparansi menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Kasus ini pada akhirnya tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana prinsip negara hukum dijalankan. Di tengah sorotan publik, proses penanganannya diharapkan mampu menjawab satu hal mendasar bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa pengecualian.
Pewarta: Red
Editor: Red
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
