Kagetnews | Jabar – Sekretaris Daerah BEM Nusantara Jawa Barat, Rokhmat Firdaus, menyampaikan kritik keras terhadap pemberian penghargaan yang dilakukan oleh Kapolri kepada sejumlah Kapolres dalam ajang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri tahun 2025. Menurutnya, banyak Kapolres penerima penghargaan tersebut tidak layak mendapat apresiasi, karena tidak mencerminkan prestasi riil dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Ini bukan soal seremoni, ini soal integritas institusi. Banyak Kapolres yang justru tidak cocok dengan penghargaan yang didapatnya, minim inovasi, dan lama merespon terhadap laporan masyarakat. Lalu atas dasar apa penghargaan itu diberikan?” tegas Rokhmat dalam pernyataannya, Kamis (20/6/2025).
Ia menyoroti adanya ketimpangan antara citra yang dibangun secara formal oleh institusi, dengan realitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput. Menurutnya, penghargaan seharusnya bukan bentuk basa-basi struktural, melainkan apresiasi yang lahir dari indikator objektif, transparan, dan bisa diuji publik.
“Ada laporan masyarakat yang lama ditindak, ada pengancaman terhadap aktivis, bahkan dugaan penyimpangan yang didiamkan. Ini bukan prestasi. Ini ironi,” tambahnya.
Rokhmat juga meminta Kapolri untuk tidak menutup mata terhadap krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ia menekankan bahwa pembenahan internal tidak akan berjalan jika budaya apresiasi masih lebih mempertimbangkan kedekatan struktural dibanding kinerja nyata.
“Kalau penghargaan diberikan hanya karena laporan yang indah di atas kertas, maka Polri sedang membangun dinding palsu di atas fondasi retak,” tegasnya.
Sebagai representasi mahasiswa, Rokhmat menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi jalannya reformasi di tubuh Polri, agar institusi ini benar-benar kembali menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sekadar simbol seragam dan upacara. *** (Red)
