Kagetnews | Indramayu – Dampak unjuk rasa (Demo) Warga Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Indramayu yang melaporkan Kepala Desanya di Pendopo Indramayu, berujung pada pemberian sanksi kepada petani, yakni tidak boleh menggarap sawah garapannya. Senin (23/6/2025).
Beberapa hari yang lalu ratusan warga Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu sempat turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa, Mereka menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah ddaerah untuk mencopot jabatan Kuwu Renda sebagai Kepala Desa.
Setelah kejadian unjuk rasa tersebut Kepala Desa (Kuwu) Renda memerintahkan pamongnya untuk memberhentikan para petani untuk menggarap sawah dengan memasang Plang.
Sementara itu, beberapa orang Petani Penggarap, Wasjan, Kalim dan Rusdi saat di konfirmasi awak Media membenarkan dengan adanya pemberhentian penggarapan lahan pertanian oleh Kuwu Renda.
“Kami penggarap lahan pertanian sudah puluhan tahun, sudah membayar kepada kuasa lahan penggarap yang sah dan batas menggarap sampai 2026. Tetapi kenapa tiba – tiba diberhentikan selepas aksi unjuk rasa,” terangnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum para Petani Penggarap Dedi Buldani, S.H (Advokat Lawfirm Merahputih Lawyers) mengatakan bahwa penggarap memberikan kuasa kepada Dirinya untuk membela hak dan kepentingan hukum para petani dalam perkara lahan garapan persawahan.
Buldani juga mengimbau kepada siapa pun, beik perseorangan maupunlembaga manapun itu tidak diperkenankan untuk menghentikan garapan persawahan para penggarap, yakni garapan milik kliennya yang berada di dilahan Desa Majakerta.
“Karena petani ini adalah sosok pejuang program ketahanan pangan nasional, demi mewujudkan swasembada pangan nasional dan sampai sekarang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa melarang penggarap untuk tidak melanjutkan menggarap lahan garapannya. jika ada yang coba-coba berani menghentikan petani menggarap sawahnya, maka kami anggap itu adalah perbuatan melawan hukum dan merupakan premanisme,” jelas Buldani.
“Pada prisipnya kepala Desa harus mendukung program ketahanan pangan/swasembada pangan dan jika tidak diindahkan kami akan melakukan langkah-langkah hukum yang akurat, cepat dan tepat untuk menjaga hak-hak para penggarap atas kelangsungan lahan garapannya,” pungkas Dedi Buldani.
Berikut alasan yang melatarbelakangi masyarakat Desa Majakerta lakukan aksi unjuk rasa di Pendopo Indramayu.
(1). Pertama, karena sang Kades tidak peduli pada pelayanan masyarakat.
(2). Kedua, diduga terjadi tindakan korupsi dana CSR penyewaan tanah penyangga dari Pertamina RU VI Balongan seluas 30 hektare selama menjabat Kades Majakerta.
(3). Ketiga, pembangunan dana dari pusat dana desa tidak transparan.
(4). Keempat, dana Bumdes selama menjabat Kades Majakerta tidak jelas.
(5). Kelima, uang pengembalian pajak dari Pemda untuk Desa Majakerta setiap tahun tidak jelas.
(6). Keenam, BUMdes, dan banyak bantuan pemerintah tidak sampai ke masyarakat.
(Tim)
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
