Kagetnews | Bandung – Ketua DPW BAMUSWARI Jawa Barat, Agus Gustiana, menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan kebijakan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) untuk SMA/SMK Negeri di Provinsi Jawa Barat yang dinilai masih menimbulkan keresahan, kegaduhan, dan ketidakpastian di tengah masyarakat, Jumat 12 Juni 2026.
Menurut Agus Gustiana, perubahan istilah maupun mekanisme penerimaan peserta didik tidak akan memberikan dampak signifikan apabila persoalan mendasar pendidikan, yaitu keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan belum meratanya akses pendidikan berkualitas, masih belum terselesaikan.
“Setiap tahun masyarakat dihadapkan pada persoalan yang sama. Banyak orang tua dan calon murid merasa bingung, khawatir, bahkan kecewa karena sulit memperoleh akses ke sekolah negeri. Pergantian sistem atau nomenklatur tidak akan menyelesaikan masalah apabila akar persoalannya belum disentuh secara serius.”
Agus menilai bahwa kebijakan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang menjadi bagian dari proses penerimaan harus benar-benar memperhatikan aspek keadilan, pemerataan, dan kondisi sosial masyarakat. Jangan sampai kebijakan tersebut justru mempersempit pilihan calon murid atau menimbulkan kesan diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
Selain itu, ia menyoroti masih besarnya kesenjangan antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas SMA/SMK Negeri yang tersedia di berbagai wilayah Jawa Barat. Akibatnya, banyak keluarga yang terpaksa mencari alternatif pendidikan dengan biaya yang lebih tinggi, yang pada akhirnya memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketika masih banyak anak yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak karena keterbatasan daya tampung dan regulasi yang rumit, maka negara harus melakukan evaluasi secara menyeluruh.”
Agus juga menanggapi hadirnya berbagai program pendidikan baru, termasuk Sekolah Maung, yang saat ini menjadi perhatian publik. Menurutnya, inovasi pendidikan dapat menjadi langkah positif apabila dilaksanakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Namun demikian, pemerintah harus memastikan bahwa program-program baru tersebut tidak mengalihkan perhatian dari persoalan utama pendidikan yang selama ini dihadapi masyarakat.
“Kami mendukung setiap inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses SMA/SMK Negeri yang merata dan terjangkau tetap menjadi prioritas utama.”
DPW BAMUSWARI Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan untuk:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB dan PCMB.
2. Menambah daya tampung SMA/SMK Negeri sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam seluruh proses penerimaan murid baru.
4. Mengurangi kesenjangan akses pendidikan antarwilayah.
5. Memastikan setiap kebijakan pendidikan berpihak pada kepentingan rakyat dan menjamin hak pendidikan seluruh anak bangsa.
“Keberhasilan pemerintah dalam sektor pendidikan bukan hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari kemampuannya menjamin bahwa tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena keterbatasan sistem maupun kapasitas sekolah. Negara harus hadir secara nyata dalam memenuhi hak pendidikan rakyat sebagaimana amanat konstitusi.”
Pewarta: Taufid
Editor: Red
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
