Jakarta | Kagetnews – The Thinking Ahead on Societal Change (TASC) Platform bekerjasama dengan World Economic Forum (WEF) menyelenggarakan lokakarya yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan (UPH) dengan tajuk ” Critical minerals in Indonesia: Pathways to inclusive trade and decent jobs”. Lokakarya yang membahas tentang peluang dan tantangan oleh kehadiran mineral penting yang kaya di Indonesia itu diselenggarakan di Executive Education Centre Universitas Pelita Harapan (UPH EEC), Jakarta, Kamis, 21 November 2024.
Indonesia sebagai negara yang memiliki cadangan nikel yang besar, merupakan pemain kunci dalam transisi hijau. Dengan 19,6% cadangan nikel dunia, Indonesia telah meningkatkan pangsa global produksi nikel tambang dari 34% menjadi 52% dan nikel olahan dari 23% menjadi 37% antara tahun 2020 dan 2023. Industri pertambangan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Industri ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB negara (9% pada tahun 2022) dan mempekerjakan lebih dari 308.000 pekerja Indonesia pada tahun 2023.
Transisi hijau telah mempercepat meningkatnya permintaan akan mineral penting. Penerapan teknologi energi bersih terus memecahkan rekor, dengan peningkatan penggunaan fotovoltaik surya sebesar 85% dan turbin angin sebesar 60% pada tahun 2023. Penjualan mobil listrik global mendekati 14 juta pada tahun 2023, enam kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2018, sementara penambahan kapasitas penyimpanan baterai meningkat dua kali lipat sejak tahun 2022, sehingga mendorong peningkatan permintaan.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kerah Biru, Royanto Purba yang didampingi Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Suzy Sugiarto dan Ketua Bidang Hubungan Industrial, Kamiludin yang hadir dalam kegiatan tersebut menekankan pentingnya mengetahui lebih komprehensif tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh kekayaan mineral penting Indonesia,terutama terkait dengan hubungannya pada pekerjaan yang layak (Decent Work).
Kepada media, Royanto mengatakan bahwa secara umum kegiatan-kegitan serupa masih pada pembahasan yang sama. Menurutnya bahwa pembahasan tentang transisi energi masih cenderung berpikir linier dimana penemuan penyelesaian masalah hanya pada persoalan yang terlihat (visible).
“Menurut saya, hingga saat ini para pemangku kepentingan yang berpartisipasi pada isu transisi energi yang berkeadilan cenderung memiliki perspektif yang mengerucut pada suatu bidang ilmu. Sangat jarang mencoba mengaitkannya dengan berbagai entitas yang terpengaruh” ungkap Royanto.
Wakil Ketua DPP KSPSI itu menambahkan bahwa seharusnya “System thinking” menjadi konsep berpikir yang digunakan dalam membahas isu transisi energi dimana berupaya merupakan sebuah memahami dunia yang kompleks melalui korelasi antar sub-sistem.
Menurutnya, penggunaan kerangka system thinking dalam transisi energi berkeadilan membantu memahami berbagai gejala alam dari permasalahan tata kelola energi yang terjadi sekarang, seperti pemanasan global dan krisis sosio-ekologis. Selama ini Indonesia memiliki sistem energi yang terbentuk oleh pengaruh mental tata kelola yang bersifat sentralistik dan membutuhkan banyak pemanfaatan teknologi khususnya di bidang thermal combustion untuk meregenerasi energi.
Sementara itu, Kamiludin memandang bahwa pemetaan jenis pekerjaan yang muncul akibat transisi energi memerlukan pemetaan sedini mungkin. Occupation Map harus dilakukan sedini mungkin agar para pekerja memiliki rasa optimisme dan mengetahui arah mana yang akan menjadi pilihannya saat terjadinya kehilangan pekerjaan. Menurutnya, Transisi Energi merupakan isu yang sangat kompleks dan tidak dengan mudah dipahami karena menyangkut lingkungan, sosial dan ekonomi. *** (Red/spsi)
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
