Oleh: Taufid Chaniago
(Akademisi Indramayu)
Kagetnews | Opini – Pilkada merupakan momen penting dalam demokrasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan. Namun, tantangan besar muncul ketika Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menunjukkan netralitasnya. Di Kabupaten Indramayu, isu ini semakin mengemuka menjelang Pilkada 2024 yang akan datang.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam menjaga integritas pemilu, termasuk memastikan bahwa ASN dan Aparatur Desa bertindak netral. Namun, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, terdapat temuan pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: akankah Bawaslu mengambil tindakan yang lebih tegas kali ini?
Netralitas ASN adalah syarat mutlak untuk menjaga keadilan dan demokrasi dalam Pilkada. Ketika ASN terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepercayaan publik terhadap proses Pilkada akan terganggu. Masyarakat berhak merasa bahwa Pilkada dilaksanakan dengan fair, tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu, terutama ASN dan aparatur desa yang seharusnya bertugas melayani publik.
Dari beberapa temuan sebelumnya, ada indikasi bahwa beberapa ASN di Indramayu terlibat dalam kampanye politik atau menunjukkan dukungan terhadap calon tertentu. Tindakan ini jelas melanggar peraturan yang ada dan seharusnya mendapatkan perhatian serius dari Bawaslu. Namun, dengan tidak adanya tindakan yang tegas, masyarakat mulai mempertanyakan komitmen Bawaslu dalam menegakkan hukum.
Sikap Bawaslu yang terkesan permisif terhadap pelanggaran ini dapat menciptakan preseden buruk. Jika pelanggaran dibiarkan, maka akan ada kepercayaan yang hilang dari masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu. Bawaslu harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan bahwa semua pelanggaran ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
Penting untuk diingat bahwa tindakan tegas terhadap ASN yang tidak netral bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga soal membangun kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran ditindaklanjuti, mereka akan merasa lebih percaya pada proses demokrasi. Sebaliknya, jika tidak ada tindakan, maka skeptisisme dan ketidakpercayaan akan semakin mengakar.
Bawaslu seharusnya tidak hanya mengandalkan laporan dari masyarakat, tetapi juga melakukan pemantauan secara aktif. Melalui pengawasan yang ketat, Bawaslu dapat mendeteksi dan menangani pelanggaran sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Dengan cara ini, mereka dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas pemilu.
Pentingnya tindakan tegas ini juga berkaitan dengan pendidikan politik masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran tidak dibiarkan, mereka akan lebih memahami bahwa netralitas ASN adalah hal yang penting. Ini juga menjadi pelajaran bagi calon pemimpin yang akan datang, bahwa mereka harus menghormati proses demokrasi yang ada.
Namun, tantangan tetap ada. Ada kalanya ASN bersembunyi di balik kedok netralitas, sementara secara diam-diam mendukung calon tertentu. Oleh karena itu, Bawaslu perlu memiliki strategi yang jelas untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran tersebut. Ini termasuk pelatihan bagi pengawas pemilu agar lebih peka terhadap indikasi pelanggaran.
Akhirnya, tindakan Bawaslu dalam menindak ASN yang tidak netral akan menjadi cermin bagi kualitas demokrasi di Kabupaten Indramayu. Jika Bawaslu mampu bertindak tegas dan adil, ini akan menjadi langkah maju menuju Pilkada yang lebih bersih dan transparan. Namun, jika mereka tetap diam, maka akan ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memperbaiki citra demokrasi kita.
Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya Pilkada. Melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi adalah langkah awal untuk memastikan bahwa Pilkada berlangsung secara jujur dan adil. Kita tidak boleh hanya bergantung pada lembaga pengawas, tetapi juga harus aktif berpartisipasi dalam menjaga integritas pemilu.
Di era informasi, banyak saluran yang bisa digunakan untuk melaporkan pelanggaran. Media sosial dan media massa misalnya, bisa menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi dan memperingatkan masyarakat akan pelanggaran yang terjadi. Dengan cara ini, kita bisa bersama-sama menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Indramayu.
Kesimpulannya, Bawaslu Kabupaten Indramayu memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan netralitas ASN menjelang Pilkada. Tindakan tegas dan proaktif sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Jika Bawaslu berhasil melaksanakan tugas ini, maka bukan hanya Pilkada yang akan lebih baik, tetapi juga masa depan demokrasi di daerah kita.
