Kagetnews | Jabar – Sekretaris Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNUS) Jawa Barat mengecam keras kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Terkait pemotongan anggaran yang menyasar sektor-sektor vital bagi masyarakat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dinilai sebagai bentuk ketidakadilan fiskal yang justru melibas kepentingan rakyat. Sementara itu, 17 lembaga tetap dibiarkan tanpa pemangkasan, memunculkan tanda tanya besar mengenai keadilan dalam alokasi anggaran negara.
“Kami melihat ada ketimpangan besar dalam kebijakan ini. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur, perumahan rakyat, pendidikan, dan kesehatan justru dipangkas, padahal ini adalah sektor yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, ada 17 lembaga yang tetap utuh tanpa pemangkasan, meskipun manfaatnya bagi publik masih dipertanyakan,” tegas Sekda BEMNUS Jabar, (14/02/2025)
Pemangkasan anggaran di Kementerian PUPR berpotensi menghambat proyek-proyek infrastruktur yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya yang sedang atau akan dibangun bisa terancam mangkrak, menyebabkan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
“Jika infrastruktur terbengkalai, siapa yang dirugikan? Tentu rakyat kecil yang sangat bergantung pada fasilitas publik yang memadai. Sementara itu, 17 lembaga tetap menerima anggaran penuh tanpa kejelasan urgensinya bagi masyarakat luas. Ini jelas kebijakan yang tebang pilih!” tambahnya.
BEMNUS Jabar menuntut transparansi penuh terkait kebijakan ini dan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar pemangkasan anggaran dilakukan secara adil dan tidak justru memperburuk kondisi masyarakat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika pemerintah terus mengambil langkah yang merugikan rakyat, maka mahasiswa siap turun ke jalan untuk menuntut keadilan anggaran. Pemangkasan harus berbasis kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit!” tutupnya dengan tegas.
Dengan kritik tajam ini, mahasiswa berharap pemerintah segera merespons dan memastikan kebijakan fiskal benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kepentingan segelintir kelompok.
(Fs/Obt)
