Kagetnews | Yogyakarta – Dalam sejarah panjang perjuangan, telah kita saksikan bagaimana korupsi menjadi alat bagi oligarki untuk merampas hak-hak si marhaen. Kasus korupsi pertamina yang merugikan hak rakyat sebesar 193 triliun bukan sekadar kejahatan finansial, melainkan juga pengkhianatan terhadap prinsip kedaulatan energi nasional, yang selama ini diperjuangkan oleh dan (seharusnya) untuk hajat hidup orang banyak. Skandal ini mencerminkan betapa korupsi telah menjelma jadi penyakit kronis dalam tubuh pemerintahan, yang seharusnya mengelola sumber daya bangsa untuk kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya segelintir elit yang bersekongkol dengan kesenangan pribadi.
Kami, Dewan Pimpinan Cabang GMNI Yogyakarta, menyatakan dengan tegas bahwa kasus ini harus diusut hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum harus bertindak independen dan tidak tunduk pada tekanan politik. Lebih dari itu, kami menuntut nasionalisasi penuh industri migas strategis di bawah kontrol rakyat untuk memastikan bahwa kekayaan energi benar-benar digunakan demi kepentingan si marhaen, bukan sebagai bancakan para pemodal dan birokrat serakah dan korup. Rakyat sudah terlalu lama dibebani dengan harga BBM yang mencekik, sementara mereka yang berada di puncak kekuasaan justru menggerogoti kekayaan negara tanpa rasa malu.
Jika rezim ini gagal menegakkan keadilan dan tetap melindungi para koruptor, jika hukum tidak diputuskan seadil-adilnya bagi rakyat, maka kami memperingatkan bahwa perlawanan rakyat akan semakin menguat. Sejarah telah membuktikan bahwa kesabaran masa selalu memiliki batasan. Jika para perampok uang rakyat tetap dibiarkan berkeliaran, maka revolusi bukan lagi sekadar tuntutan, tetapi keniscayaan! Kami menyerukan kepada seluruh elemen pergerakan, mahasiswa, para buruh, tani, dan rakyat kecil semuanya untuk bersatu dalam aksi besar menuntut pembersihan total di tubuh pemerintahan dan pengembalian kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat! Merdeka!
GMNI Jaya!
Marhaen Menang!
