By Dr. Firman Turmantara End.
Kagetnews | Opini – TAGAR Indonesia Gelap (#IndonesiaGelap) menjadi trending topic di media sosial X pada Senin, 17 Februari 2025, juga menjadi tajuk aksi demo mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Sipil yang mewakilkan kekhawatiran nasib bangsa. Tagar tersebut semakin menggema seiring dengan aksi para mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. #IndonesiaGelap bukan karena tak ada cahaya, tapi karena mereka yang berkuasa memilih menutup mata. Rakyat melihat, mengetahui dan merasakan penderitaan yang terus menerus, tapi suara rakyat selalu diredam.
Sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi bertajuk Indonesia Gelap ini menyangkut pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, diantaranya menuntut untuk segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran; efisiensi Kabinet gemuk Merah Putih secara struktural dan teknis; evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis; dan penciptaan pendidikan gratis.
Koordinator BEM Seluruh Indonesia Satria Naufal mengatakan bahwa tajuk “Indonesia Gelap” dalam demonstrasi itu dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. “Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga.” Dia menilai di era kepemimpinan Prabowo ini masyarakat justru kerap dihantui dengan isu dan kebijakan yang tidak berpihak ke rakyat. Karena itu, dia mengatakan bahwa aksi demonstrasi ini seharusnya dijadikan teguran bagi pemerintah dalam membuat kebijakan,” kata Satria. (Tempo.co, 17 Februari 2025 | 15.35 WIB)
Sementara menurut Ketua BEM UI Iqbal Chiesa, kebijakan tersebut semakin mempersulit kondisi rakyat. “Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia,” kata Iqbal dalam video pernyataannya yang diunggah di laman Instagram resmi BEM UI pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Secara makro, kebijakan yang menjadikan Indonesia Gelap yang dituntut oleh mahasiswa itu, tentunya berpengaruh terhadap gelapnya nasib konsumen/seluruh rakyat Indonesia, terutama terkait kebutuhan hidup sehari-hari, dan kebijakan-kebijakan tersebut tampaknya tidak terlepas dari adanya pengaruh ‘kekuasaan’ yang dimiliki tiga figur di negeri ini yaitu Presiden Prabowo, mantan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Mantan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, dimana konsumen/rakyat yang terkena kebijakan itu ibarat berada dalam pusaran “segitiga bermuda” (Bermuda Triangel) yang misterius yang telah banyak memakan korban nyawa manusia, kapal dan pesawat.
Hampir di setiap sektor ekonomi terdapat konsumen. Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Setiap orang, mulai jabang bayi sampai manula, termasuk pelaku usaha adalah konsumen. Konsumen tidak mengenal usia, gender, profesi, jabatan, status sosial dll. Konsumen adalah seluruh rakyat Indonesia.
Seperti diketahui menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi (terutama masa lima tahun terakhir/pemerintahan kedua) cukup banyak kebijakan-kebijakan yang membebani/memberatkan masyarakat sebagai konsumen, seperti kenaikan harga beras, krisis & korupsi/mafia minyak goreng, kenaikan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari (bawang, cabai dll), BPJS Kesehatan, gas 3 kg, BBM, listrik, pajak, pinjaman online, dan sedikitnya ada 5 menteri (dari parpol yang berbeda) diduga terlibat korupsi.
Kebijakan terakhir terkait konsumen di jaman Jokowi adalah soal Tapera, uang kuliah tunggal (UKT), data bocor, judi online, dan anjloknya nilai rupiah ke Rp 16.700. Masalah lain, Mendag pastikan het minyak goreng minyakita akan naik demikian juga kenaikan HTE beras, Jokowi Legalkan Miras hingga Tingkat Eceran. Mulai Tahun Depan Mobil-Motor Wajib Asuransi, Pengamat : Mirip Tapera. DPR Resmi Sahkan Pansus Hak Angket Haji 2024 untuk selidiki adanya indikasi korupsi dalam pengalihan Kuota Jemaah, Pajak (RUU KUP) yang menyasar sektor pendidikan, dll.
Kebijakan-kebijakan tersebut sungguh memprihatinkan, sehingga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya pada acara yang digelar di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7/2024), menyebutkan Politik saat ini sangat pragmatis, melupakan suara hati demi ambisi kekuasaan. Kritik Megawati terhadap pemerintah Jokowi tersebut juga terkait perekonomian/kebutuhan hidup masyarakat, pendidikan gratis, utang negara yang semakin membengkak dan mempertanyakan bagaimana cara membayarnya.
Namun ironisnya, pada saat krisis minyak goreng tahun 2022, Megawati yang saat itu masih “harmonis” dengan Presiden Jokowi ikut menanggapi Persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Di berbagai daerah, masyarakat sampai harus antre berjam-jam di toko ritel untuk dapat membeli minyak goreng. Bahkan, sampai ada korban pingsan dan meninggal dunia setelah lama mengantre.
Megawati mengaku heran ibu-ibu rela mengantre membeli minyak goreng. Dia bertanya-tanya, apakah ibu-ibu setiap hari hanya menggoreng saja sampai minyak goreng jadi rebutan. Saya sampai mengelus dada, kata Megawati dalam webinar “Cegah Stunting untuk Generasi Emas” yang disiarkan Youtube Tribunnews, Jumat (18/3/2022).
Diawal pemerintahan Prabowo, konsumen di Indonesia nasibnya belum berubah (tidak baik-baik saja). Paling tidak saat memasuki 2025 konsumen Indonesia dibuat resah setelah Menkeu Sri Mulyani mengumumkan kenaikan PPN 12 % atas 8 komoditas premium, meski akhirnya dirubah oleh Presiden Prabowo.
Kemudian menyusul kasus Pagar Laut yang menyebabkan persediaan ikan berkurang, gas 3 kg tidak boleh dijual di pedagang eceran sehingga memakan korban meninggal dalam mengantre, kasus pertamax oplosan & korupsi Pertamina, minyak goreng tidak sesuai takaran, gas & beras oplosan, pupuk & oli palsu, dugaan korupsi di PLN, Rupiah dan IHSG anjlok mendekati level terendah, sementara gelombang PHK massal terus terjadi diantaranya akibat kebijakan efisiensi anggaran menambah beban sosial yang cukup pelik.
Di sisi lain, komunikasi politik/publik pemerintahan saat ini tidak begitu baik, seperti tanggapan para pejabat negara terhadap kritikan masyarakat yang responnya dianggap tidak bijaksana : ndasmu. Cabai mahal, jangan makan makanan yang pedas. Menanggapi aksi IndonesiaGelap ditanggapi dengan komentar ‘kau yang gelap’ bukan Indonesia. Menanggapi #Kabur AjaDulu, “Mau kabur, kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi.” Teror kepala babi dan Bangkai Tikus, masak saja. Preman minta THR, itu hal yang biasa tidak perlu dimasalahkan. Sikap-sikap itu menunjukkan negara tidak respek terhadap problem rakyat. Sementara proses hukum atas kasus-kasus korupsi/megakorupsi dan kejahatan yang menjarah kebutuhan hidup rakyat tampaknya hukum mandeg.
Dalam pidato HUT ke-17 Partai Gerindra di kawasan Sentul, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 Februari 2025, Presiden Prabowo menyebut dirinya tidak suka jika ada yang menjelekkan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri. “Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekin Ibu Mega, saya tidak suka. Karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk Republik ini,” tegas Prabowo.
Kemudian setelah itu, dalam pidatonya pula Ketum Gerindra itu melanjutkan menyebut jasa-jasa pihak yang menjadikan langkah politiknya berhasil. Prabowo mengaku berhasil karena dukungan Jokowi. “Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7 (Jokowi). “Hidup Jokowi!” pekik Prabowo. (Metrotvnews.com, detikNews, 15 February 2025 20:34)
Kondisi perpolitikan dalam negeri saat ini tidak sedang baik-baik saja, terutama sedikit banyak dipengaruhi oleh hubungan antara tiga figur pemilik ‘kekuasaan’ di atas yaitu hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Mantan Presiden ke 7 Joko Widodo dan Mantan Presiden ke 5 Megawati Sukarnoputri.
Korelasi/hubungan ekonomi dan politik antara Presiden Prabowo dan Mantan Presiden Jokowi terlihat dari adanya komitmen Presiden Prabowo untuk meneruskan program pemerintahan Jokowi, bahkan ada sekitar 17 Menteri Kabinet Prabowo yang merupakan Mantan pejabat negara di jaman Jokowi.
Di sisi lain, ada beberapa anggota PDIP yang masuk pemerintahan Prabowo yang tidak bisa lepas dari pengaruh partainya/Ketua Umum partainya yaitu Megawati. Hal ini terlihat dari polemik pernyataan/instruksi Megawati yang melarang kadernya kepala daerah mengikuti retret di Magelang.
Sementara, saat ini hubungan antara ketiganya (Prabowo, Jokowi dan Megawati), di depan layar dan dibelakang layar, berbeda (ada perubahan konstelasi) bahkan ada tendensi terjadinya konflik. Pertemuan Prabowo-Megawati terganggu karena penetapan Hasto Kristiyanto oleh KPK sementara Jokowi menyatakan ke PDIP bahwa sabar ada batasnya. Di sisi lain, demo yang tengah berlangsung saat ini dengan eskalasi yang lebih besar telah berubah tema yakni tuntutan dicabutnya UU TNI. Sementara tuntutan “Adili Jokowi dan Oligarki” tenggelam. Kekuatan mana yang ada dibelakang semua ini?
Tentunya kondisi hubungan politik seperti ini akan berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi, termasuk terhadap kebijakan perlindungan konsumen/pelayanan publik. Tujuan negara melalui kebijakan publik, termasuk kebijakan perlindungan konsumen, tersumbat oleh kepentingan “segitiga bermuda” yang tidak dapat diprediksi kemana arahnya (misterius), sementara lembaga legislatif tidak bisa diharapkan, akibatnya rakyat/konsumen jadi korban dan cukup banyak air mata rakyat yang menetes akibat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Sampai kapan suasana ini akan berlangsung. Entahlah… misterius dan Gelap…. Ibarat sebuah kanal yang tersumbat dimana aliran airnya cukup deras/kuat, maka bisa berakibat kanal itu jebol/pecah. Dengan kata lain, selama relasi ketiga tokoh ini belum mengutamakan kepentingan rakyat, maka dapat dipastikan negara TIDAK HADIR, tidak bisa melindungi rakyatnya, dan rakyat akan kehilangan kepercayaan dan kesabarannya, jangan heran apabila rakyat akan memilih CARANYA SENDIRI (eigenrichting).
Semoga para pimpinan kita yang memiliki ‘kekuasaan’ itu menyadari bahwa kelak Yang Maha Kuasa akan meminta pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan selama di dunia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Mohon maaf lahir dan batin. (***)
*) Penulis : Dr. Firman Turmantara End, SH.,S.Sos.,M.Hum dosen Politik Hukum Perlindungan Konsumen Pascasarjana Univ. Pasundan/Ketua HLKI Jabar Banten DKI Jakarta.
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
