Kagetnews | Bandung – Kebijakan yang diluncurkan oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menuai kontroversi dan keluhan masyarakat. Kebijakan tersebut, yang melarang penjualan gas LPJ 3 kg kepada pengecer dengan tujuan menurunkan harga gas tersebut, dinilai tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat.
Kebijakan yang diklaim untuk menurunkan harga gas LPJ 3 kg justru memicu antrian panjang di berbagai daerah di Indonesia. Warga dari berbagai kalangan mengeluhkan kesulitan dalam memperoleh gas, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan beban biaya hidup dan aktivitas sehari-hari, (4/2/2025).
Pengamat kebijakan publik menilai langkah tersebut sebagai kebijakan serampangan yang diambil tanpa kajian mendalam mengenai dampak langsung kepada masyarakat. “Kebijakan seperti ini seharusnya didasari oleh studi yang komprehensif, terutama mengingat betapa pentingnya gas LPJ 3 kg bagi rumah tangga masyarakat,” ujar salah satu pengamat Dr. Andi Setiawan dari UI.
Kritik datang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh akademisi dan organisasi mahasiswa. Pres Ramdhan dari UNISBA menegaskan, “Kebijakan ini mencederai kepentingan rakyat dan menimbulkan ketidakstabilan pasokan yang berimbas langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus segera mengevaluasi kembali langkah ini agar tidak semakin merugikan rakyat.”
Kritik juga diarahkan kepada Presiden Prabowo, yang dianggap tidak jeli dalam memutuskan kebijakan yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat. “Presiden seolah-olah bertindak sebagai penyelesai masalah setelah kebijakan yang kurang matang ini menimbulkan kekacauan. Bukankah seharusnya kebijakan diutamakan demi kepentingan rakyat, bukan untuk menutupi kesalahan yang sudah terjadi?” ujar Pres Ramdhan.
BEM Nusantara Jawa Barat (BEMNUS Jabar) juga menyuarakan kekecewaannya. Mereka menilai bahwa keputusan ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, dan mendesak Menteri ESDM untuk mengambil langkah evaluasi yang mendalam. “Kepentingan rakyat harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan kelompok tertentu. Keputusan semacam ini justru memperburuk kondisi masyarakat yang sudah rentan,” kata Korda BEMNUS Jabar Yoga dari UNSIKA, (4/2/2025).
Masyarakat menuntut agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo segera mengambil langkah evaluasi dan perbaikan atas kebijakan ini. Harapan mereka adalah agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Pewarta: Firda
Editor: Taufid
