Kagetnews | Jabar – Koordinator Wilayah Priangan Timur Bemnus Jabar, Ahmad Fajar Mutahari, bersama mahasiswa peduli hukum, menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menilai Kejari gagal menjalankan fungsinya sebagai pilar penegakan hukum, dengan kinerja yang semakin melempem dan jauh dari harapan masyarakat, pada Jumat 10 Januari 2025.
Kinerja Seksi Intelijen dan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Garut menjadi sorotan utama. Seksi Intelijen, yang seharusnya proaktif dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi hukum, justru diduga sibuk melakukan safari kepada pihak tertentu untuk kepentingan yang tidak jelas. Tindakan ini tidak hanya mencederai fungsi kelembagaan, tetapi juga menimbulkan persepsi bahwa independensi Kejari telah ternodai.
Tidak kalah memprihatinkan, Seksi Tindak Pidana Khusus yang bertugas menangani kasus korupsi besar di Garut dinilai kurang tegas dan terkesan mandul. Lambannya penindakan terhadap pelaku-pelaku korupsi memperkuat kecurigaan adanya intervensi eksternal yang mengganggu upaya penegakan hukum.
• Dugaan Konflik Kepentingan yang Mengkhawatirkan
Lebih jauh, mahasiswa mengungkap dugaan keterlibatan Kejari dalam proyek-proyek tertentu melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kegiatan ini diduga menghasilkan keuntungan finansial hingga ratusan juta rupiah, yang menjadi indikasi adanya konflik kepentingan serius. Praktik semacam ini tidak hanya merusak integritas lembaga, tetapi juga menjadi penghalang utama dalam penanganan kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik.
Ahmad Fajar Mutahari menegaskan bahwa jika praktik ini benar terjadi, maka Kejari telah melanggar prinsip dasar integritas dan profesionalisme, yang seharusnya menjadi fondasi utama institusi penegak hukum.
• Tuntutan Tegas Mahasiswa
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menuntut:
1.Pemulihan Kinerja: Kejari Garut harus segera memperbaiki kinerja Seksi Intelijen dan Seksi Tindak Pidana Khusus agar kembali profesional dan berorientasi pada keadilan.
2.Penghentian Praktik Kotor: Segala bentuk praktik yang berpotensi mencederai penegakan hukum, termasuk konflik kepentingan, harus dihentikan tanpa kompromi.
3.Transparansi Total: Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, tegas, dan bebas dari segala bentuk intervensi pihak manapun.
• Mahasiswa Bersikap Tegas
Ahmad Fajar Mutahari menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal setiap proses penegakan hukum di Kabupaten Garut dan memastikan Kejari bertindak sesuai dengan tugasnya sebagai lembaga yang menjunjung tinggi keadilan.
“Kami tidak akan membiarkan keadilan dirampas oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Kejari harus menunjukkan keberanian dan komitmennya sebagai lembaga penegak hukum yang independen,” tegas Ahmad.
Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi Kejari Garut untuk segera berbenah. Kepercayaan masyarakat yang semakin terkikis hanya dapat dipulihkan melalui penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan. Jika tidak, mahasiswa siap mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. *** (Rls/Bemnus Jabar)
