Fraksi PKB Pangandaran Kecam Keras Tayangan Xpose Trans7 atas Dugaan Pelecehan Kiai dan Santri

Potret Ketua Fraksi PKB DPRD Pangandaran Encep Najmudin. (Ist)

Bagikan

Kagetnews | Pangandaran – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pangandaran menyampaikan kecaman keras terhadap tayangan program Xpose di Trans7 yang diduga melecehkan martabat pesantren, khususnya Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

Tayangan yang menampilkan narasi negatif tentang kehidupan santri dan kiai itu dinilai telah melukai perasaan umat serta mencoreng citra lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia.

Ketua Fraksi PKB DPRD Pangandaran, Encep Najmudin, menilai bahwa isi tayangan tersebut bukan hanya tidak etis, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan adab santri terhadap kiai.

“Pesantren adalah lembaga pendidikan yang memiliki sejarah panjang dalam mencerdaskan bangsa dan menjaga moral masyarakat. Tayangan seperti ini bukan saja tidak pantas, tapi juga berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap dunia pesantren,” tegas Encep Najmudin, Senin (14/10).

Ia mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera menindak tegas Trans7 sesuai dengan aturan penyiaran yang berlaku.

“KPI harus bertindak cepat dan tegas. Jangan biarkan lembaga penyiaran merusak nilai-nilai luhur pesantren hanya demi sensasi atau rating. Kami akan memantau langkah KPI dan mendukung penegakan aturan secara profesional,” ujarnya.

Sebagai lembaga negara independen yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Encep menegaskan bahwa KPI memiliki tugas dan kewenangan penting dalam menjaga etika serta kualitas isi siaran di Indonesia.

“KPI mempunyai kewenangan untuk memastikan agar isi siaran tidak mengandung fitnah, penghinaan, kekerasan, diskriminasi, atau pelecehan,”
terangnya.

Meski pihak Trans7 telah menyampaikan permohonan maaf, Encep menilai bahwa permintaan maaf tersebut tidak cukup, dan perlu ada langkah nyata dari KPI untuk memberikan efek jera serta memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Ia juga menyerukan agar seluruh media penyiaran menghormati nilai-nilai keagamaan dan lembaga pendidikan Islam, serta lebih bijak dalam mengemas tayangan publik.

“Pesantren bukan objek sensasi. Mereka adalah benteng moral bangsa. Jika KPI diam, berarti kita sedang membiarkan ruang publik tercemar oleh kesembronoan penyiaran,” tegasnya.

Lebih jauh, Encep mengingatkan bahwa peran Pesantren dan Kiai dalam sejarah bangsa Indonesia tidak dapat dihapus atau direduksi oleh narasi apapun. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat perjuangan dan pembentukan karakter bangsa.

Sejak masa penjajahan, para kiai dan santri menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan, seperti dalam peristiwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang digagas oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari dan para ulama pesantren.

Resolusi tersebut menjadi tonggak penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Selain perjuangan fisik, pesantren juga berkontribusi besar dalam pemberdayaan masyarakat, pendidikan moral, serta penyebaran nilai-nilai kebangsaan dan keislaman yang moderat.

“Kiai dan pesantren telah memberikan sumbangsih nyata bagi berdirinya dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, merendahkan pesantren sama saja dengan melecehkan sejarah perjuangan bangsa,” ujar Encep.

Fraksi PKB Pangandaran menegaskan komitmennya untuk membela marwah pesantren dan mendorong seluruh elemen bangsa agar tetap menghormati perjuangan para ulama dan kiai yang telah mewariskan nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pewarta: Burhan
Editor: Taufid

Berita lainnya