“Kita sedang melakukan jihad fi sabilillah untuk kepentingan masyarakat Indramayu bukan atas nama kepentingan rakyat pribadi maupun golongan,” Urip Triandri.
Kagetnews | Indramayu – Aliansi Rakyat Indramayu (ARI) lakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPRD Indramayu, pada Senin 26 September 2022.
Hal tersebut dilakukan karena terjadi wanprestasi oleh DPRD Indramayu. Di mana sebelumnya Ketua DPRD Indramayu menjanjikan pertemuan dengan ARI dengan agenda membahas kebijakan interpelasi DPRD Indramayu yang tertuju kepada Bupati Indramayu Nina Agustina. Namun hal tersebut tidak terwujud.
Urip Triandri selaku Korlap ARI menyampaikan bahwa aksi mogok makan tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap
Pemerintah Kabupaten dan DPRD Indramayu yang abai, serta menjadi aksi lanjutan ARI yang ketiga atau jilid ketiga.
“Pada aksi demo sebelumnya Ketua DPRD Indramayu, Syaefudin menemui massa ARI saat unjuk rasa dan membuat kesepakatan dengan Aliansi Rakyat Indramayu bahwasanya Ketua DPRD Indramayu mendukung untuk pengusungan hak angket kepada Bupati,” ungkapnya.
Poin-poin yang akan dijadikan pokok bahasan ARI dengan DPRD Indramayu adalah, terkait harmonisasi hubungan Bupati dan Wabup dan RAPBD yang tidak pro rakyat.
Korlap yang biasa disapa UTE itu juga menambahkan, banyak masyarakat Indramayu mengeluhkan perihal urgensi pembangunan infrastruktur.
“Dari timur sampai ke barat, masyarakat banyak mengeluhkan pembangunan infrastruktur yang tidak dialokasikan untuk sektor skala prioritas. Seperti infrastruktur jalan di Desa di mana masih banyak jalan yang rusak,” terangnya.
“Kami di hari ini menagih janji kepada DPRD Indramayu dengan melakukan aksi mogok makan dan mogok bicara terkait wanprestasi Ketua Dewan yang saat itu ingin memanggil perwakilan dari ARI untuk membahas hak angket,” imbuh UTE dengan kesal.
Perlu diketahui, saat itu ada 10 orang pengunjuk rasa yang sedang melakukan mogok makan dan kegiatan tersebut sudah mendapatkan perizinan dari Polres Indramayu.
“Kita sedang melakukan jihad fi sabilillah untuk kepentingan masyarakat Indramayu bukan atas nama kepentingan rakyat pribadi maupun golongan,” pungkas Urip Triandri
Sementara itu, aksi Unras tersebut ditanggapi secara langsung oleh Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Dia mengatakan perihal demo itu hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat dan diperbolehkan serta dilindungi oleh konstitusi negara.
“Saya mendapatkan informasi ada aksi demo mogok makan di depan Gedung DPRD Indramayu, lalu saya bawakan air mineral agar para pendemo tidak dehidrasi,” terangnya.
Terkait poin RAPBD yang tidak pro rakyat, Lucky mengatakan aspirasi tersebut dijadikan sebagai masukan untuk dirinya dan penentuan kebijakan pemerintahan selanjutnya.
(Muhamad)
