Oleh : Hasbi Indra
Kagetnews | Opini – Gerak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa jadi gerak kurang tepat karena akan dibaca niatnya tidak mulia hanya kamuflase atau bentuk pesanan yang berbau politik tak bisa lagi membedakan ini supremasi politik atau hukum. Memberantas korupsi bagus tapi bukan untuk mencitrakan hukum yang dihegemini oleh politik yang menggunakan segala cara untuk kekuasaan, ini bentuk abuse of powers KPK, hukum yang tunduk pada politik hazaard yang membuat ambruk hukum di mata rakyat. Hukum untuk politik tak dibenarkan yang ada hukum itu untuk menegakkan keadilan.
Di tubuh KPK manusia yang belajar hukum bukan untuk menggiring supremasi politik yang dikesankan menghalalkan segala cara. Ini contoh pelaksanaan hukum yang tak bermanfaat untuk pembangunan bangsa.
Ada manusia bernyawa di KPK mereka manusia yang hidup yang butuh materi yang tidak memanfaatkan lembaga yang berada di luar misi hukum demi semata keadilan bukan demi yang lain. Mereka yang seharusnya harus selalu berada di hati dan akal yang benar sebagai penegak hukum yang adil. Untuk itu mereka digaji yang gajinya cukup memadai untuk menghidupi diri dan keluarganya. Mereka harus menyadari digaji oleh rakyat bukan untuk mengabdi tuannya tapi untuk rakyat yang mendamba keadilan ditegakkan.
Bangsa mengalami perjalanan yang berat setelah ada manusia di lembaga yudikatif ada pula yang di pengamanan negara dianggap gagal menegakkan keadilan atau supremesi hukum kini kpk terasa mengalami nasib yang sama mereka jangan terasa hanya menjadi beban bangsa dan rakyat.
Penegakkan hukum tak kenal prioritas untuk diselesaikan juga tak mengenal ini membahayakan dirinya dan juga tak mengenal apakah suatu kasus menguntungkan dirinya atau kasus yang dilihat hegemoni politik yang muncul.
Hukum yang diwarnai politik atau tahta. Lahirnya KPK bukan untuk itu. Kelahirannya jangan terkesan untuk menampung manusia yang lagi menganggur bukan pula untuk gagahan sebagai penegak hukum tapi tak memiliki mentalitas penegak hukum, bukan pula supaya terkenal dan tampil dilayar media bukan pula untuk balas dendam dan bukan pula untuk menjadi perpanjangan tangan yang terkesan di tahta dan bukan pula untuk memperkaya dirinya.
Itu semua bukan di tahta tempatnya. KPK jangan menjadi bagian dari menggeradasi bangsa. Bangsa semakin menjadi bangsa terpuruk karena manusianya bermental pengabdi yang menentukan nasibnya melalui SK janganlah ditambah mental kotups ada dan penyalahgunaan kuasa di dirinya atau melakukan abuse of powers.
Manusia di kpk jangan sampai disebut oleh rakyat telah mengkhianati misi berdirinya dan sekaligus mengkhianati misi bangsa dan kepercayaan rakyat. Hadirnya memberi dampak buruk pada misi berdirinya dan menghadirkan diri hanya persials untuk kepentingan manusia yang menguasainya.
KPK jangan ada kesan menjadi perusahaan penampung para pencari kerja yang misinya mencari keuntungan materi atau mencari materi untuk survival hidup. Bila ini terus terjadi menjadi beban rakyat dan membuatkan wajah bangsa yang berhukum tapi tak berhukum secara benar.
Baiknya menyadari posisi dirinya bila tak lagi ada kesadaran penegakkan hukum secara benar pengunduran diri secara massal perlu dilakukan karena gaji yang diberikan rakyat hanya untuk menyakitinya.
Anda jangan terkesan bukan menghambah pada rakyat yang telah menggajinya tapi menggamba ke yang lain seolah yang menggaji hanya ke yang pegang tahta atau menghamba ke yang lain yang anda mungkin sudah tau siapa mereka. Mereka benalu bangsa dan rakyat terpaksa menganggap anda juga benalu bangsa.
Baiknya ada kesadaran kembali mengabdi pada rakyat yang menghidupinya dan keluarga bukan oleh yang lain yang mempengaruhinya, rakyat yang sebenarnya menghidupi anda. Hukum layak berhukum yang benar dan adil ini baru KPK bukan berhukum tapi ada rasa politik yang menghegemoninya?
Penulis Akademisi di UIKA Bogor
