Kagetnews | SBB – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendesak Pemerintah Daerah SBB segera membentuk Tim Ahli untuk mempercepat penyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Adat.
Ketua DPC GMNI SBB, Ozy Tubaka, menegaskan bahwa Tim Ahli harus melibatkan akademisi dan praktisi yang kompeten, khususnya di bidang konflik tanah adat, termasuk ahli sosiologi dan antropologi. Hal ini penting agar Ranperda Adat disusun secara komprehensif, kontekstual, dan berpihak pada kepentingan masyarakat adat.
Menurut Ozy, Perda Adat memiliki posisi strategis sebagai dasar hukum pemetaan tanah ulayat setiap negeri sekaligus sebagai instrumen penyelesaian sengketa batas wilayah adat yang selama ini kerap memicu konflik sosial di Kabupaten Seram Bagian Barat. Ia menilai mekanisme penyelesaian konflik adat harus diatur secara jelas untuk menjamin kepastian hukum.
“Perda Adat bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi kebutuhan historis dan sosiologis masyarakat SBB. Negara harus hadir memberikan kepastian hukum bagi tanah adat dan masyarakat pemiliknya,” tegasnya.
GMNI SBB menyatakan dukungan penuh kepada DPRD dan Pemerintah Daerah SBB agar segera mempercepat proses pembahasan hingga pengesahan Ranperda Adat sebagai bentuk komitmen melindungi hak-hak masyarakat adat dan mewujudkan keadilan sosial.
Pewarta: Adit
Editor: Taufid
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
