Kagetnews | Indramayu – Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang biasa dipanggil akrab KDM menelpon Bupati Indramayu, Lucky Hakim imbas banjir rob yang terjadi di Desa Eretan Wetan Kabupaten Indramayu pada Jum’at 5 Desember 2025 di akun resmi media sosial Dedi Mulyadi.
Dalam unggahan tersebut Lucky Hakim menyatakan bahwa warga Eretan Wetan yang berada di bantaran sungai enggan untuk di relokasi, adanya alat excavator milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang sedang melakukan normalisasi sungai dan pembuatan tanggul sungai, hingga jumlah warga terdampak rob.
Akmal Maulana, Ketua DEMA IAI PDK menyampaikan keprihatinannya terhadap pernyataan tersebut, pihaknya menyebut sudah melakukan pendampingan lapangan dan mengungkapkan bahwa kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan bupati. “Tidak ada diskusi, sosialisasi dan penyelesaian yang berkelanjutan bagi warga Eretan Wetan terkait relokasi lalu bagaimana teknisnya hingga hak pemulihan sosial, ekonomi dan politik warga pasca relokasi, tak pernah ada bentuk komunikasi yang memadai dari pemerintah,” Ujar Akmal.
Selanjutnya, pernyataan bupati terkait proyek normalisasi dan pembuatan tanggul sungai BBWS yang sedang berjalan. Padahal, tidak ada alat dari BBWS yang sedang beroperasi.
“Alat eksavator dan sedang mengerjakan proyek normalisasi dan pembuatan tanggul itu tidak ada dari BBWS, adanya milik dinas PUPR dan itupun datang setelah warga memblokade jalan Pantura pada Jum’at 7 November 2025 imbas tidak dipenuhinya janji bupati yang berencana membuat tanggul satu kilometer pada oktober hingga november awal,” ungkap ketua DEMA IAI PDK.
Pihaknya mengungkapkan, bahwa sampai saat ini pihak BBWS belum menanggapi usulan penambahan alat eksavator yang diajukan oleh warga pasca aksi blokade pantura.
“Saya mendampingi warga untuk menghadap pihak BBWS Jawa Barat pada 19 November 2025 dan sampai saat ini masih belum terlihat alat-alat dari BBWS yang ingin membantu warga Eretan Wetan melakukan normalisasi sungai,” Imbuhnya.
Terakhir, Akmal mengungkapkan keprihatinannya atas jumlah warga terdampak yang dinyatakan keliru.
“Warga terdampak akibat air rob itu merendam tiga ribu rumah lebih atau dua belas ribu jiwa, yang diungkapkan Bupati itu cuma asal bunyi (asbun) tanpa tahu data dan realitas sebenarnya, makanya kami selalu menekankan agar solusi ini berkelanjutan bagi semua, bukan hanya solusi atau pernyataan tanpa dasar dan data yang jelas,” pungkas Ketua DEMA IAI PDK, Akmal Maulana.
Kontributor: Sofyan
