Kagetnews | Indramayu – Rokhmat Firdaus, Sekretaris Daerah BEM Nusantara Jawa Barat, menyoroti pernyataan BPS Indramayu yang menyebut utang petani Indramayu sebesar Rp 1,4 triliun adalah hal yang wajar.
Menurut Rokhmat, pernyataan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi riil yang dihadapi petani di lapangan. “Bagaimana bisa disebut wajar, kalau faktanya banyak petani terjerat bunga tinggi, akses pupuk subsidi sulit, hingga harga gabah yang tidak stabil. Beban utang itu bukan hanya angka, tapi soal kesejahteraan dan masa depan petani,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).
Ia menegaskan, pemerintah dan lembaga terkait seharusnya menghadirkan solusi konkret, bukan menormalisasi persoalan. Rokhmat menyebut, hasil kajian mahasiswa menunjukkan persoalan utang erat kaitannya dengan rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP), ketimpangan distribusi lahan, hingga lemahnya akses permodalan yang sehat.
“Pernyataan wajar itu justru berpotensi memperparah stigma bahwa petani bisa terus dipaksa berutang. Padahal, seharusnya negara hadir memberi jaminan agar petani bisa mandiri, bukan terjerat sistem yang menekan,” lanjutnya.
BEM Nusantara Jawa Barat, kata Rokhmat, akan terus mengawal isu ini dengan mendorong DPRD dan Pemkab Indramayu merumuskan kebijakan yang lebih berpihak, seperti pembenahan tata niaga pertanian, evaluasi perbankan yang menyalurkan kredit, hingga perlindungan terhadap petani kecil.
“Kalau terus dibiarkan, bukan hanya petani yang hancur, tapi ketahanan pangan kita pun terancam. Jadi sekali lagi, jangan pernah menganggap utang triliunan itu wajar,” tegasnya.
Pewarta: Taufid
Apresiasi Spesial
Dukungan Anda membantu kami menyajikan berita berkualitas.
Scan QRIS Berita Super
Silakan selesaikan pembayaran melalui aplikasi e-wallet Anda.
