Oleh: Muhammad Amin
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia
Kagetnews | Opini – Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pasar ekonomi yang besar dengan didukung sumber daya alam melimpah, sampai dengan hari ini terus berupaya menjadi magnet investasi asing langsung (FDI). Beragam inisiatif dilakukan, seperti penyederhanaan birokrasi melalui UU Cipta Kerja, insentif fiskal, dan pembangunan infrastruktur. Namun, satu aspek penting yang sering terabaikan adalah penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang berdampak besar pada kepercayaan investor. Sistem HKI yang kuat, transparan, dan andal bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama bagi terciptanya ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan. Penegakan hukum HKI meyakinkan investor bahwa aset intelektual mereka aman, sehingga penting dalam menarik FDI. Undang-undang HKI yang efektif juga mendorong inovasi dengan memastikan bahwa pencipta dapat menuai manfaat dari penemuan mereka, sehingga meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan (Fernandez et al., 2020)
• HKI Sebagai Jantung Ekonomi Inovasi Global
Dalam era ekonomi global berbasis inovasi dan teknologi, aset tak berwujud (intangible assets) seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang kini melampaui nilai aset berwujud di banyak perusahaan multinasional. Aset HKI ini menjadi kunci daya saing dan profitabilitas, terutama di sektor farmasi, teknologi, hiburan, otomotif, dan manufaktur presisi, hasil dari investasi besar dalam R&D dan promosi. Tanpa perlindungan memadai, aset-aset tersebut rentan terhadap pembajakan, pemalsuan, dan pelanggaran yang merugikan investasi dan reputasi.
Bagi calon investor asing, khususnya dari negara yang menjunjung tinggi perlindungan inovasi, kepastian hukum atas HKI adalah syarat mutlak. Mereka tidak hanya melihat potensi pasar atau biaya operasional, tetapi juga menilai sejauh mana inovasi dan merek mereka terlindungi dari eksploitasi ilegal. Kekhawatiran terhadap lemahnya penegakan HKI sering menjadi alasan enggan berinvestasi. Jika perlindungan aset HKI tidak terjamin, daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi pun menurun tajam.
• Pilar-pilar Penegakan HKI Dalam Membangun Kepercayaan Investor
Penegakan hukum HKI yang efektif adalah multi-dimensi dan membutuhkan sinergi dari berbagai elemen untuk menumbuhkan kepercayaan investor:
Pertama, Investor membutuhkan kerangka hukum HKI yang komprehensif dan sesuai standar internasional. Undang-undang HKI di Indonesia harus modern, mencakup berbagai bentuk HKI (paten, merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, sirkuit terpadu), serta sejalan dengan perjanjian seperti TRIPS. Kejelasan definisi, ruang lingkup perlindungan, dan mekanisme pendaftaran merupakan langkah awal yang penting.
Kedua, Proses penegakan hukum HKI yang transparan, efisien, dan tidak diskriminatif adalah kunci membangun kepercayaan investor. Mereka harus yakin bahwa pelanggaran akan ditangani oleh sistem peradilan dan aparat penegak hukum secara cepat, adil, dan bebas dari korupsi. Sengketa yang berlarut, kurangnya pemahaman hakim, atau penegakan yang tidak konsisten bisa menjadi hambatan serius. Sebaliknya, putusan progresif, sanksi tegas, dan respons cepat dari aparat akan memberi sinyal positif kuat bagi komunitas bisnis global
Ketiga, Mekanisme ganti rugi yang efektif dan memadai sangat penting bagi investor. Mereka menginginkan tidak hanya penghentian pelanggaran, tetapi juga kompensasi atas kerugian akibat pemalsuan atau pembajakan. Sistem yang memberikan ganti rugi substansial, mencakup kerugian aktual dan potensi keuntungan yang hilang, mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak ekonomi pemilik HKI dan menjadi disinsentif kuat bagi pelanggar..
Keempat, Peningkatan kapasitas dan integritas penegak hukum sangat penting karena isu HKI bersifat teknis dan memerlukan keahlian khusus. Pelatihan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, penyidik, dan petugas Bea Cukai tentang hukum, teknologi baru, dan bukti digital sangat diperlukan. Integritas dan profesionalisme mereka menjadi kunci untuk mencegah korupsi dan menjamin keadilan.
Kelima, Penegakan HKI memerlukan kolaborasi lintas sektor dan internasional yang erat. Ini melibatkan koordinasi antara DJKI, Kementerian Perdagangan, Kominfo, aparat penegak hukum, dan sektor swasta. Karena kejahatan HKI sering bersifat transnasional, kerja sama dengan otoritas luar negeri sangat penting untuk memberantas sindikat pelanggaran HKI.
• Tantangan dan Rekomendasi Penguatan
Meski Indonesia telah maju dalam menyempurnakan kerangka hukum HKI melalui ratifikasi perjanjian internasional dan pembaruan undang-undang, tantangan implementasi dan penegakan masih ada. Tingginya pemalsuan, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI, dan hambatan prosedural dalam proses hukum tetap menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Untuk mengoptimalkan peran penegakkan hukum HKI sebagai daya tarik investasi, beberapa rekomendasi strategis perlu diintensifkan:
Peningkatan Kapasitas Aparat: Laksanakan pelatihan dan sertifikasi HKI secara berkala bagi aparat penegak hukum dan peradilan agar memahami HKI, teknologi terbaru, dan metode investigasi.
Penyederhanaan Prosedur: Permudah proses pelaporan, investigasi, dan penanganan kasus HKI dengan memangkas birokrasi dan menjaga konsistensi penerapan hukum.
Penguatan Unit Khusus: Bentuk unit khusus HKI di kepolisian dan kejaksaan dengan kewenangan penuh untuk menangani kasus HKI yang kompleks.
Edukasi Publik Nasional: Gelar kampanye edukasi berkelanjutan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan konsumen tentang pentingnya menghargai HKI dan dampak pelanggarannya.
Pemanfaatan Teknologi Digital: Kembangkan sistem digital untuk pendaftaran, pelacakan, dan pelaporan pelanggaran HKI serta gunakan forensik digital dalam investigasi.
Kemitraan Publik-Swasta: Bangun forum komunikasi antara pemerintah, pemegang HKI, asosiasi industri, dan lembaga riset untuk berbagi informasi dan menyusun strategi penegakan.
Kerja Sama Internasional: Aktif dalam forum HKI internasional dan perkuat perjanjian kerja sama penegakan lintas negara.
Kesimpulan
Penegakan hukum HKI bukan sekadar isu legalitas, melainkan strategi ekonomi vital. Memperkuat sistem HKI berarti melindungi inovasi domestik sekaligus menunjukkan kepada investor global bahwa Indonesia menghargai aset intelektual dan menyediakan iklim bisnis yang aman dan adil. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menarik FDI berkualitas, mendorong transfer teknologi, merangsang inovasi lokal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Negara yang serius melindungi HKI adalah negara yang serius membangun masa depan ekonominya.
